Menu Click to open Menus
Home » Gunung Kidul » Upah Minimum Kabupaten akan mulai ditetapkan tahun 2013

Upah Minimum Kabupaten akan mulai ditetapkan tahun 2013

(724 Views) September 28, 2012 12:34 pm | Published by | Komentar Dinonaktifkan pada Upah Minimum Kabupaten akan mulai ditetapkan tahun 2013

Dewan Pengupahan GUnungkidul yang dibentuk berdasarkan SK BUpati nomor 211/KPTS/2011 pada tahun 2012 ini sudah mulai bekerja sejak awal tahun. Keberadaan dewan pengupahan ini adalah untuk mengemban tugas dari Bupati yaitu memberikan saran, pertimbangan secara tertulisa maupun lisan dalam hal penetapan upah minimum kabupaten.

Selain itu Dewan ini juga bertugas menyiapkan bahan perumusan untuk pengembangan sistem pengupahan nasional. Tugas ini dijalankan dengan cara meneliti dan mengkaji masalah-masalah pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja. Dewan juga menjalankan fungsinya dengan cara menganalisa permasalahan pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasnya. Mengenai keanggotaan, Dewan Pengupahan Kabupaten Gunungkidul berasal dari unsur-unsur pemerintah (PNS) dalam hal ini kepala dinas sosnakertrans, bagian hukum, badan pusat statistik, dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan pertambangan, dan dari seksi hubungan industrial. Sementara dari unsur non PNS berasal dari Perguruan tinggi, Asosiasi Pengusaha (APINDO), dan unsur SPSI. Untuk Gunungkidul Dewan pengupahan sudah ditetapkan sejak September 2011 dan mulai bekerja bulan Januari 2012. Kegiatan utama yang dilakukan adalah melakukan survey pasar untuk menentukan Kebutuhan hidup layak. Survey KHL ini merupakan amanat dari Undang-undangan No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu dalam pasal 88 ayat (4). Dari pasal tersebut diamanatkan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum berdasakan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam pasal 89 juga dijelaskan bahwa KHL dalam penetapan upah minimum dicapai secara bertahap. Sebagai tindak lanjut dari amanat UU No. 13 tahun 2003 maka diterbitkanlah Permenakertrans No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Jumlah Komponen yang terdapat dalam Permen tersebut berjumlah 46 item. Dasar pemikiran dalam perumusan komponen tersebut adalah sebagai berikut : 1. Perlunya keseimbangan gizi antara karbohidrat dan protein. 2. Semakin banyaknya angkatan kerja wanita yang memasuki pasar kerja, sehingga perlu mengakomodir kebutuhan khusus pekerja wanita. 3. Kondisi masyarakat Indonesia yang religius , sehingga perlu mengakomodir kebutuhan perlengkapan ibadah yang juga memerlukan biaya. 4. Perlunya menambahkan beberapa jenis kebutuhan yang secara riil digunakan oleh masyarakat pada semua lapisan. Tim Dewan Pengupahan Kabupaten Gunungkidul sudah melakukan survey pasar setiap bulan di tahun 2012 ini disamping juga mendampingi tim dewan pengupahan dari propinsi. Pasar yang digunakan untuk survey adalah Pasar Karangmojo dan Pasar Playen. Sementara itu pasar Argosari sebagai pasar induk di Kabupaten telah disurvey setiap bulan oleh tim dari Propinsi. Hasil survey ini dikumpulkan setiap bulan. Sesuai dengan kesepakatan maka tim melakukan survey 8 kali yang berakhir pada bulan September ini. Hasil survey sudah diplenokan dan ditandatangani oleh semua unsur untuk diaporkan kepada Dewan pengupahan Propinsi. Hari ini Dewan pengupahan dari kota dan kabupaten juga melaksanakan rapat pleno untuk menyetujui angka-angka KHL. Setelah melalui perdebatan yang hangat akhirnya disetujui besaran KHL di tiap-tiap kabupaten dan kota di DIJ. Menurut Dwi Warna, Kepala Dinas Sosnakertrans Gunungkidul, roh dari penetapan UMK ini adalah agar semua dapat bekerja secara tenang dan nyaman. Yang terpenting adalah ada kesepatan antara pekerja dan pengusaha dalam hal upah. Kondisi masyarakat Gunungkidul yang cenderung “nrimo” juga berkontribusi pada kondisi kerja yang relatif tenang tidak ada gejolak. Sementara Agus dari unsur SPSI pada rapat di BLK juga mengatakan sebaiknya para pengusaha “ Ngono yo Ngono ning ojo Ngono”. Artinya diharapkan pengusaha jangan “kebangetan “ dalam menekan pekerja. Jika belum bisa memenuhi ketentuan UMK maka kalangan pekerja juga bisa menerima karena kondisi perekonomian Gunungkidul yang tidak progresif. Namun pengusaha juga perlu mendekatkan upah agar semakin mendekati harapan. Yohanes Sabari sebagai Ketua Apindo GUnungkidul berpendapat bahwa penetapan UMK bagi perusahaan besar tidak akan berdampak apa-apa karena mereka sudah bisa membayar melebihi UMK. Perusahaan ini seperti sektor jasa keuangan yang sudah mampu membayar karyawan minimal 2 juta perbulan. Justru dampaknya akan menekan usaha kecil dan mikro. Usaha seperti pertokoan, misalnya, cukup merasakan dampak dari UMK. Untuk memenuhi UMP saja banyak yang belum mampu apalagi nanti jika UMK 2013 naik pasti akan berart sekali. Hal ini karena persaingan di sektor pertokoan di Gunungkidul semakin ketat sementara pasar cenderung stagnan. Kehadiran toko-toko berjaringan juga menambah persaingan dengan toko-toko lokal. Untuk itu, kata Pak Sabari, pengusaha harus memutar otak dan memikirkan strategi bagaimana caranya agar bisa membayar karyawan. Jika pengusaha ditekan terus maka pilihanya adalah menutup perusahaan. Jika pilihan terakhir ini dilakukan pemerintah sebenarnya belum siap seperti dikatakan oleh Zakaria dari kantor Sosnakertrans. Pemerintah sendiri berkewajiban menjaga agar iklim berusaha tetap stabil maka tidak akan menekan pengusaha.

(Htr) 28-9-12

UMK 2013 Gunungkidul akan naik

Bagaimana menetapkan KHL?

Upah Minimum Kabupaten Gunungkidul akan di mulai tahun 2013

Categorised in: