Menu Click to open Menus
Home » Provinsi DIY » Supervisi Dewan Pengupahan Nasional

Supervisi Dewan Pengupahan Nasional

(1292 Views) Agustus 31, 2017 2:14 am | Published by | Komentar Dinonaktifkan pada Supervisi Dewan Pengupahan Nasional

Soal pengupahan dan upah minimum selalu menjadi isu yang menarik. Selalu terjadi tarik ulur antar pihak pekerja dan Pengusaha mengenai besarannya. Upahinimum ini merupakan hasil rekomendasi berdasarkan survey Kebutuhan Hidup layak atau KHL

survey KHL tiap bulan dikerjakan oleh Dewan Pengupahan yang dibentuk di tiap Propinsi Dan Kabupaten Kota.

Keberadaan DP ini dilandasi beberapa regulasi,yaitu:

– UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

+ Kepres no 107 tahun 2004

– PP no 78/2015 tentang pengupahan

Hasil Kerja Dewan Pengupahan dilaporkan kepada Bupati Walikota. Bupati/ Walikota kemudian mengusulkan kepada Gubernur. Gubernurlah yang menetapkan upah minimum.

Pada tanggal 30-31 Agustus Kemenaker mengadakan supervisi Dewan Pengupahan Nasional ke DP di daerah.

Bagaimanakah tugas Dewan Pengupahan Daetah?

 

Lanjut ke artikel berikut ini

Categorised in: