Menu Click to open Menus
Home » Gunung Kidul » Sosialisasi tentang Peraturan Kerja Bersama

Sosialisasi tentang Peraturan Kerja Bersama

(23 Views) April 2, 2019 12:49 am | Published by | Komentar Dinonaktifkan pada Sosialisasi tentang Peraturan Kerja Bersama

Gunungkidul yang jumlah UMKM nya 90 persen lebih dari perusahaan menengah dan besar, saat ini sedang menggeliat bersamaan dengan tumbuhnya pariwisata.  Salah satu kelemahan para pelaku wirausaha ini adalah belum terjalinnya jejarig yang kuat, sehingga bila ada kesulitan seringkali hanya dihadapi sendiri. Untuk itulah Asosiasi pengusaha Indonesia berusaha memperkuat jejaring para wirausaha ini dengan mengadakan temu Wirausaha Gunungkidul.

https://www.facebook.com/tricahyantoh?__tn__=C-R&eid=ARDj0OUKzUr7_S-2hp-Hky5x7-dJd6tKHUMnlP2mv6h_19BEu1sbJwUtzKv1cIFpC29eQfzs3qCpWCj8&hc_ref=ARQP5rQQS3o4igK0aRtDV2HV6Ma4ncoUjP_SZ_si45wCngMosMknsZJj5u8Y0G7XrKo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCEPbN3qTWtwYEGe635XZQfo-Mgs2R9Eka3uaRlzMNrd4kjZmagL7et797H9b4QRoM41L3b2ZPw37sGiEvbn-wwbFLiKoD8M-gRMCCp7hshW7bjrGVbjj5TcwvluaiKpa5k8–bndDvY0ka-lWO2m3qN4UNGdbuTgHzsQUi2VX2XMQvoY-2TzG1PS1vW5GxfJyV8hAqfQQlKZmsvA

Kegiatan diadakah pada hari Jumat 28 Maret 2019 antara Apindo dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul.  Dinas Tenaga Kerja salah satunya membidangi masalah hubungan industrial yang mengawasi dan mengatur tentang hubunga pekerja/buruh dengan pemberi kerja atau majikan. Juga hubungan antara pekerja dan manajemen perusahannya. Seringkali hubungan dua pihak ini tidak setara padahal semuanya saling membutuhkan, dan tidak bisa berjalan jika tidak ada salah satu pihak.  Misalnya suatu perusahaan garmen tentu tidak bisa memproduksi tas bila tidak ada tenaga yang  mengerjakan orderan barang. Sementara itu di lain pihak, upah mimimum Gunungkidul yang paling kecil se –Indonesia membuat banyak perusahaan melirik untuk menjadikan daerah ini menjadi tempat produksi. Beberapa perusahaan seperti Komitrando, SGI mendirikan pabrik di Gunungkidul dengan ratusan tenaga kerja. Bidang Hubungan Industrial ini menjadi ujung tombak dalam menengahi jika ada masalah antara perusahaan /majikan dengan pekerjanya.

Modal utama yang harus dimiliki perusahaan untuk mengatur agar hubungan buruh dan perusahaan berjalan baik adalah adanya peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Hal ini sesuai dengan UU Ketenagakerjaan no 13 tahun 2003 yang memuat bahwa :

Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh; atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha; atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha; yang memuat syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Dalam kegiatan ini dihadiri oleh 25 orang wirausaha dan dari wakil manajemen perusahaan. Jenis usahanya berbagai macam dari sektor tambang batu, pengolahan kayu, mebel, rumah makan dan klinik kesehatan. Kepala Dinas Naker , Ir. Purnama Jaya M.Urb. menyatakan gembira dengan kegiatan ini. Karena menurutnya cukup sulit untuk mengajak para pengusaha berkumpul. Sehingga pertemuan diadakan pada malam hari agar banyak yang bisa datang tanpa terganggu kegiatan bisnis lainnya. Kegiatan bertempat di Kedai Kopi Angkringan Wonosari ini berlangsung santai dan “gayeng”.  Lebih lanjut Purnama Jaya mengatakan siap diajak untuk berkumpul diskusi lagi dalam suasana tidak formal, karena baginya yang penting adalah terjalin komunikasi yang baik. Sehingga masalah-masalah bisa diantisiasi lebih dini.

Manfaat kegiatan ini selain para pengusaha saling mengenal, juga menyadari pentingnya mematuhi peraturan. Kenyataannya masih banyak yang belum mengetahui mengenai peraturan kerja bersama dan peraturan perusahaan ini. Dalam praktek umumnya peraturan  kerja ini hanya dibicarakan secara lisan.

Kegiatan berlangsung sampai malam jam 22.00 dan ditutup dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan makan nasi pecel bersama.

(Heru Tricahyanto)