Menu Click to open Menus
Home » Provinsi DIY » Apindo  Mengirimkan Rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo

Apindo  Mengirimkan Rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo

(566 Views) April 22, 2020 2:16 am | Published by | Komentar Dinonaktifkan pada Apindo  Mengirimkan Rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo

Untuk mengantisipasi dampak pandemi ini kepengurusan nasional DPN Apindo di Jakarta mengirimkan surat kepada Presiden Indonesia Joko Widodo. Surat tersebut intinya mendorong pemerintah agar melindungi sektor usaha agar dapat bertahan dengan memberikan beberapa keringanan.

Isi selengkapnya Surat Rekomendasi  APINDO kepada Presiden Joko Widodo adalah sebagai berikut :

Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia

Bapak Joko Widodo

Di Jakarta

 

Dengan Hormat

Dunia usaha mengapresiasi langkah langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya mengatasi masalah pandemi ini. Selain program untuk langsung menanggulangi Covid19, sejumlah program yang dilaksanakan pemerintah diantaranya seperti bantuan sosial, insentif pajak, kartu pra-kerja, dan relaksasi sektor perbankan & keuangan telah membantu dunia usaha untuk bertahan menghadapi tekanan aktivitas perekonomian.

Untuk lebih lanjut membantu dunia usaha agar dapat mempertahankan aktivitas bisnis dan tenaga kerjanya, berikut kami sampaikan beberapa rekomendasi:

  1. Fokus utama pada upaya optimal secara teknis mengatasi penyebaran Covid19 yang menjadi sumber bencana kemanusiaan dan perekonomian, termasuk diantaranya pelarangan untuk Mudik Lebaran agar meminimalisir penyebaran wabah. Demikian juga agar implementasi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dilakukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan implementasinya diterapkan dengan baik untuk menghindari penyalahgunaan oleh aparat pemerintah.
  2. Memberikan landasan peraturan untuk pelonggararan pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya), bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR secara penuh maka dapat diangsur sampai dengan akhir Desember 2020 sesuai dengan kemampuan cash flow perusahaan, dan bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR maka dapat ditunda pembayarannya sampai akhir Desember 2020.
  3. Memperbolehkan pekerja yang di-rumahkan untuk dapat mencairkan uang Jaminan Hari Tua (JHT) yang saat ini berdasarkan PP 60/2015 hanya diperbolehkan untuk pekerja yang mengalami PHK, pensiun atau meninggal dunia
  4. Pembebasan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun) selama 12 bulan namun tidak mengurangi manfaat bagi pekerja ketika mengalami resiko.
  5. Pemberian insentif pajak bagi seluruh sektor karena Covid 19 telah berdampak luas ke seluruh sektor usaha.
  6. Menghapus ketentuan pembayaran minimum listrik (PLN) dan gas (PGN) serta penurunan tarif listrik per KWH mengingat harga minyak dan gas dunia yang sudah turun.
  7. Implementasi POJK 11/2020 terkait stimulus perbankan/keuangan agar mendapat dukungan sepenuhnya dari sektor jasa keuangan, saat ini masih banyak kesulitan yang dihadapi sektor riil dalam penjadwalan ulang (restructuring) hutang.
  8. Perluasan alokasi dana pemerintah untuk jaring pengaman sosial serta stimulus untuk menjaga kelangsungan ekonomi nasional melalui upaya quantitative easing maupun penerbitan surat hutang pemerintah di pasar keuangan internasional.

 

Demikian beberapa rekomendasi dunia usaha untuk keperluan mendesak saat ini sebagai hasil koordinasi kami dengan puluhan asosiasi usaha sektoral agar Indonesia tidak sampai terpuruk dalam pertumbuhan ekonomi negatif sebagaimana diproyeksikan beberapa lembaga dunia. Kami menghaturkan banyak terimakasih atas perhatian bapak Presiden.

Hariyadi B. Sukamdani