Menu Click to open Menus
Home » Provinsi DIY » Purchasing Power Parity sebagai Basis KHL

Purchasing Power Parity sebagai Basis KHL

(673 Views) Agustus 31, 2017 3:08 am | Published by | Komentar Dinonaktifkan pada Purchasing Power Parity sebagai Basis KHL

Sampai dengan saat ini basis menghitung Upah Minimum adalah berdasar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Mekanisme penetapan UM sampai dengan tahun 2015 adalah berdasarkan hasil survei KHL oleh Dewan Pengupahan di Kabupaten/Kota. Prinsip Dan regulasi penetapan UM telah sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh ILO Dan regulasi.

Mengapa penetapan UM selalu bermasalah sehingga UM selalu menjadi sasaran demo.

Kelemahan survey KHL

* Tidak semua Propinsi melskukan secara berkala

* Kurangnya sosialisasi

* Multitafsir

 

Kelemahan metodologi survey

* Sampel

* Spesifikasi kpmoditi bervariasi antar daeraha

Tidak ada survey pendahuluan

* Timing survey berbeda

 

Wacana Purchasing power parity in sebagai Basis Penghitungan KHL dikritisi oleh Supri Harsono dari DPP APINDO. Supri menyebut hal ini sebagai pemikiran elitis yang jika ditetapkan di daerah bisa jadi menimbkan masalah.

Lebih lanjut dikatakan PP 78/2015 sebaiknya disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi lokal. Daerah seperti Badung pertumbuhannya lebih tinggi dibandinkan tingkat Nasional sehingga Upah minimumnya tidak berkeadilan.

Data BPS industri menengah besar di DIY hanya 1.6% ,sementara UMKM 98% lebih. Dengan kondisi ini banyak perusahaan yang belum mampu mencapai UMK namun tidak ada gejolak.

Supriharsono lebih lanjut mengajak fokus ke produktifitas yang harus diusahakan bersama.

 

 

Categorised in: ,