Menu Click to open Menus
Home » Provinsi DIY » Paparan Direktur Pengupahan tentang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan

Paparan Direktur Pengupahan tentang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan

(1266 Views) Oktober 17, 2015 2:14 am | Published by | Komentar Dinonaktifkan pada Paparan Direktur Pengupahan tentang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan

Pada tanggal 15-16 Oktober ini Apindo diundangan oleh Kemnaker untuk ikut berperan sebagai peserta dalam kegiatan peningkatan kapasitas dewan pengupahan.  Kemnaker mengundang 50 orang dewan pengupahan dari Kabupaten Kota di DIY dan dari Solo, Klaten, Magelang. Acara berlangsung di Hotel Crystal Lotus, Jalan Magelang Yogyakarta.

Salah satu materi yang disampaikan dalam kesempatan tersebut adalah mengenai Rancangan peranturan Pemerintah tentang Pengupahan.

Dalam Pasal 97 UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamatkan bahwa Kententua mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak , perlindangan upah, penetapan upah minimum dan pengenaan denda diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk itulah perlu disusun RPP tentang pengupahan. Persiapan penyusunan RPP pengupahan ini ternyata sudah lama sekali, sekitar 12 tahun demikian dipaparkan Ir. Dinar Titus,  dari Kemnaker. Kebijakan pengupahan yang akan dimuat dalam RPP ini meliputi  11 poin yaitu :

1. Upah minimum

2. Upah kerja lembur

3. Upah tidak masuk kerja karena berhalanangan

4. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya

5. Upah karena menjalan hak waktu istirahat kerjanya

6. Bentuk dan cara pembayaran upah

7. Denda dan potongan upah

8. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah

9. Struktur dan skala pengupahan yang prop9rsional

10. upah untuk pembayaran pesangon

11. Upah untuk perhitungan Pajak penghasilan

 

Mendagri pada tanggal 12 Oktober juga sudah mengeluarkan Surat Edaran tentang Penetapan Upah Minimun.

isi selengkapnya pada artikel selanjutnya.

 

Tags:
Categorised in: