Menu Click to open Menus
Home » Gunung Kidul » PAJAK UMKM: NASIB 55 JUTA USAHA

PAJAK UMKM: NASIB 55 JUTA USAHA

(615 Views) Juni 29, 2013 1:45 am | Published by | Komentar Dinonaktifkan pada PAJAK UMKM: NASIB 55 JUTA USAHA

Berurusan dengan usha mikro, kecil dan menengah atau UMKM memang harus ekstra peka. Sebab, tidak sedikit dari mereka yang memulai usaha dengan modal yang seadanya. Mereka juga  adalah orang-orang yang berani karena mau berupaya sendiri, tidak bergantung pada lapangan kerja formal yang ada. Sukses masih gelap, tetapi merugi hal yang pasti.

Dan asal tahu, jumlah UMKM atau UKM  di Indonesia cukup meyakinkan. Berdasarkan data Kementria Koperasi dan Usaha Kecil Menengah per Juni 2013 saat ini  ada 55,2 juta UKM atau 99,8% dari  total unit usaha di Indonesia. Dan UKM ini menyerap 101,72juta tenaga kerja atau 97,3% dari total tenaga kerja Indonesia.  UKM juga menyumbang 57,12 persen dari produk domestik bruto (PDB), kini  mencapai 8200triliun rupiah.

Karena jumlah yang besar  dan peran yang cukup signifikan pada perekonomian, ketika menteri Keuangan menetapkan skema pajak UKM yang mulai berlaku 1 Juli nanti, banyak yang menuangkan keberatan. Skema pajak ini untuk usha yang memiliki omzet kurang dari 4,8miliar per tahun. Besar pajak adlah 1 persen dari omzet bulanan.

Dilihat dari skema  pajak yang ada, jelas  UKM akan dipungut 1 persen dari omzet dan bukanya dari  berdasarkan dari keuntungan yang kena pajak, sebagaimana lazimnya pungutan pajak. Namun bagi UKM yang berperan begitu signifikan tetap dipungut paak karena berdasarkan omzet yang ada.

Dalam hal ini bisa dipahami  kalau muncul tuduhan bahwa skema pajak ini sangat tidak adil, terutama bagi pihak UMKM. Peran mereka yang menyumbang 57,2% dari PDB diabaikan. Keberhasilan mereka membantu pemerintah menampung 101.72juta tenaga kerja juga seakan tak bermakna apa-apa.

Namun, alasan pemerintah yang diwakilik oleh Menteri Keuangan M Chatib Basri juga cukup masuk akal. Pengenaan pajak atas UKM ini  dalam upaya mendorong pengembangan usaha ini memasukai sektor formal.  “Ini insentif untuk menjadi sektor  formal karena banyak sektor formal yang potensial tapi belum creditable (layak untuk diberikan kredit),” ujar Menkeu.

Sejauh ini disadari bahwa banyak kelompok UKM  yang belum membayar pajak secara layak akibatnya pihak perbankan tidak  berani memberikan kredit untuk pengembangan usaha. Padahal UKM sangat membutuhkan modal.

Jadi , upaya pengenaan pajak atas UKM ini untuk perbaikan dan pengembangan usaha mereka. Dengan rela  membayar pajak, sebagai balasannya mreka bisa  mendapat akses  kredit dan permodalan dari perbankan.

Jelas skema pajak ini bisaa membuat jumlah UKM di negeri ini meningkat dari 55,2juta uit saat ini. Tenaga kerja yang ditampung juga bisa lebih  dari 101.72 juta orang. Perekonomian sebuah negara menjadi kuat dan tangguh bila bertumpu pada UKM yang dominan dan sehat. (Kompas, 29Juni 2013)

 

Categorised in: