Menu Click to open Menus
Home » Provinsi DIY » Lima Poin UU Keistimewaan DIY

Lima Poin UU Keistimewaan DIY

(649 Views) Oktober 16, 2012 2:35 am | Published by | Komentar Dinonaktifkan pada Lima Poin UU Keistimewaan DIY

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Naskah Undang Undang (UU) nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY atau UU Keistimewaan, diserahkan oleh Pemerintah Pusat yang diwakili Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Johermansyah Johar kepada Gubernur DIY Sri Sultan HB X dan Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana, di Pendopo Kepatihan Yogyakarta, Selasa (4/9/2012).

Pada UUK yang berisi 16 bab dan 51 pasal ini mengatur lima aspek keistimewaan. Antara lain mekanisme pengisian jabatan kepala daerah DIY dengan penetapan di DPRD, kelembagaan pemerintah DIY, bidang pertanahan, kebudayaan dan tata ruang.

Pada poin mekanisme pengisian jabatan disebut bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DIY diisi oleh Sultan dan Paku Alam (PA) yang bertahta sesuai dengan paugeran Keraton serta Pura Pakualaman. Hal ini memastikan bahwa konflik internal Pura Pakualaman dengan adanya adipati kembar tidak menjadi soal. Sebab, KPH Ambarkusumo yang dinobatkan menjadi PA IX sejak 1999 akan menjabat sebagai Wakil Gubernur.

“Pemerintah sudah mengakui bahwa adipati yang bertahta di Pakualaman adalah PA IX yang sudah bertahta. Kami sudah mengantisipasi permasalahan adanya raja kembar, dengan menunjuk lembaga yang akan mengirimkan berkas pengajuan calon ke DPRD DIY. Yaitu Pengageng Kawedanan Kasentanan untuk Pakulaman dan Pengageng Panitropuro untuk Keraton,” terang anggota Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo, di sela-sela penyerahan naskah UUK.

Di sisi lain, berlakunya UUK akan berefek pada manajemen Keraton dan Pura Pakualaman dalam hal penyesuaian paugeran untuk proses suksesi raja atau adipati, sesuai dengan persyaratan seseorang menjabat sebagai kepala daerah.

Menurut Ganjar, regulasi internal yang selama ini berbentuk paugeran yang bersifat konvensi, maka kemudian harus dipublikasi agar diketahui masyarakat. Walaupun tidak ada kewajiban khusus yang diperintahkan dalam isi UUK, tapi dua institusi itu akan memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan peraturan internal.

“Dengan UUK ini suka tidak suka mau tidak mau memang akan mereformasi Keraton dan Pura Pakualaman. Maka pengertian Sultan dan PA bertahta otomatis menjadi Kepala Daerah DIY, selanjutnya harus memersiapkan diri menyiapkan suksesor yang sesuai dengan persyaratan menjadi gubernur dan wakil gubernur,” tandas politikus PDIP ini.

Keraton dan Pura Pakualaman, kata Ganjar, tentu akan memrediksi siapa yang akan menjadi pengganti raja atau adipati selanjutnya, dengan memertimbangkan memenuhi syarat menjadi gubernur dan wakil gubernur.

“Hal ini tidak bisa dipisahkan. Umpama syarat umur minimal adalah 30 tahun, syarat pendidikan minimal, kesehatan dan seterusnya. Ini memicu perubahan atau reformasi internal. Maka tidak bisa lagi misalnya nanti kok calon raja tidak mau sekolah, harus sekolah kan. Tentu pula dengan syarat-syarat lain,” tutur alumnus Fakultas Hukum UGM ini. (*)

Categorised in: