Menu Click to open Menus
Home » Provinsi DIY » Inventarisasi Permasalahan Dewan Pengupahan

Inventarisasi Permasalahan Dewan Pengupahan

(644 Views) Agustus 31, 2017 2:48 am | Published by | Komentar Dinonaktifkan pada Inventarisasi Permasalahan Dewan Pengupahan

Inventarisasi permasalahan Dewan Pengupahan Propinsi ,Kota yang diadakan dalam supervisi Dewan Pengupahan Nasional.

 

Isu-Isu permadalahan penetapan upah minimum
1. Penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan KHL dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Setelah PP 78/2015 terjadi pro kontra (Wasito,Bantul).

2. Dalam PP 78/2015 bisa jadi survey KHL menjadi tidak penting. Padahal menurut saya penting katena untuk menentukan persen adjustment. Kemudian ada wacana purchasing parity juga bagi. Namun pengambilan datanya juga harus baik (Agus,DP Kota)

3. Sehubungan dengan paparan purchasing parity dalam simulasi terlihat nilai Jateng banyak kalah daripada DIY. Usulan say dimasukkan juga unsur kemampuan membayar. Karena daerah seperti Bantul perusahaan lebih mampu membayar dibandingkan Gunungkidul.
(Ibnu Saleh,Apindo).
4. Dalam Struktur Skala Upah tidak dibolehkan penangguhan. Konsekuensinya bisa terjadi penangguhan di bawah tangan.
6. Mengenai upah sektoral, usul agar regulasinya ditinjau. Karena di Jogja sektornya hanya sedikit. Misal yang banyak perhotelan,kemudian dibuat sektor hotel. Padahal hotel bervariasi dati yang bintang sampai yang losmen. Maka mohon sekali lagi mengenai upah sektoral ditinjau lagi (Ibnu Saleh,Apindo)

Categorised in: