Menu Click to open Menus
Home » Gunung Kidul » Dewan Pengupahan Melaporkan Hasil Kerjanya kepada Bupati Gunungkidul

Dewan Pengupahan Melaporkan Hasil Kerjanya kepada Bupati Gunungkidul

(650 Views) Oktober 15, 2012 3:31 pm | Published by | Komentar Dinonaktifkan pada Dewan Pengupahan Melaporkan Hasil Kerjanya kepada Bupati Gunungkidul

Wonosari (15/10). Setelah melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) selama 9 bulan , Dewan Pengupahan Gunungkidul  melakukan audiensi dengan Bupati Badingah. Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil survey KHL serta proses yang telah dilalui selama 9 bulan melakukan survey. Dwi Warna, selaku ketua Dewan Pengupahan sekaligus Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi, mengatakan bahwa kesempatan ini digunakan untuk melaporkan hasil survey yang sudah dilakukan selama 9 bulan, minus bulan Agustus. Pada Bulan tersebut tidak dilakukan survey karena harga-harga  tidak norma karena menjelang Lebaran, demikian ditambahkan oleh  salah satu anggota DP dari BPS Gunungkidul.

Lebih lanjut ditambahkan bahwa yang diakukan DP sudah sesuai dengan Pedoman Survey KHL yang diterbitkan dari Kementrian Tenaga Kerja. Dari 8 kali survey didapat nilai KHL. Nilai KHL tersebut diproyeksikan dengan metode regresi linier sederhana untuk mendapatkan nilai KHL bulan Desember. Nilai KHL bulan Desember ini lah yang diusulkan kepada Bupati agar menjadi Upah Minimum Kabupaten tahun 2013.

Sarimukti selaku sekretaris Dewan Pengupahan juga menambahkan bahwa hari Rabu tanggal 18 Oktober besok Gunungkidul sudah harus melaporkan usulan UMK ini kepada Dinas tenaga Kerja DIY.

Memang Penentuan Upah Minimum seringkali  lama karena adanya konflik kepentinga antara pihak APindo selaku waki Pengusaha dan pihak Serikat pekerja selaku wakil buruh. Tapi diihat dari komposisinya DewanPengupahan Gunungkidul ini sudah mewakili semua pemangku kepentingan, demikian ditegaskan oleh Bagian Hukum Pemda GK.  Bagi Gunungkidul hal ini sepertinya tidak terjadi karena u sulan UMK  kepada Bupati ini sudah mendapat persetujuan dari unsur pengusaha dan serikat pekerja, kata Yohanes Sabari selaku Ketua Apindo.

Badingah selaku Bupati Gunungkidul menanggapi kedatangan anggota Dewan Pengupahan Gunungkidul dengan ramah. Pertemuan berlangsung santai walaupun penataan tempat cenderung formal. Badingah mengatakan bahwa Gubernur DIY memang  meminta penetapan UMK Gunungkidul terakhir saja dibandingkan dengan 4 kabupaten/kota yang lain. Dan biasanya UMK Gunungkidul adalah yang terendah. Beliau menambahkan bahwa pada kenyataan para pelaku usaha di Gunungkidul banyak yang belum bisa memenuhi Upah Minimum ini. Hal ini karena  kemampuan usahanya memang sangat terbatas.

Dalam bahwa Jawa Badingah mengilustrasikan suasana tawar menawar upah tersebut seperti ini : Kowe gelem ora tak bayar semene”. Menurut beliau sektor usaha pertokoan  kadang berat memenuhi upah minimum tersebut karena keuntungan yang tipis sementara persaingan sangat ketat. Tetapi untuk sektor tenaga kerja di Apotek misalnya, upahnya sudah mencapai 1,5juta bahkan ada yang lebih.  Walaupun banyak pelaku usaha tidak mampu memenuhi upah minimum ini namun mau tidak mau Pemerintah Daerah harus menetapkan UMK.

Menurut informasi Sarimukti selaku Kabid Hubungan Industrial, pengusaha yang belum mampu  memenuhi ketentuan UMK akan diberi kesempatan untuk menunda dengan cara mengajukan keberatan kepada Gubernur. Namun kenyataannya selama 3 tahun di Gunungkidul ini belum ada yang mengajukan penundaan.

Budi Martono selaku Sekretaris Daerah menggarisbawahi mengenai proses perjalanan survey KHL. Baginya yang penting bukan hasil akhir UMK yang diusulkan kepada pemerintah tetapi proses formulasi sampai  tercapai usulan UMK.  DIlihat dari komposisi anggota Dewan Pengupahan dan metode yang digunakan  proses yang terjadi di Gunungkidu sudah sangat baik.

Mengenai hasilnya UMK yang diusulkan kepada Bupati ini akan mengalami kenaikan sekitar 3%. Daerah lain juga mengalami kenaikan berkisar 5-7%. Di Akhir pertemuan Bupati Gunungkidul berharap  dengan penetapan UMK Gunungkidull 2013  suasana bisnis di daerah tetap kondusif dan tidak ada gejolak sehingga masyarakat tenang.(Htr)

Categorised in: