BAGAIMANAKAH MENETAPKAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL)?

Pada tahun 2013 ini untuk pertama kalinya akan ditetapkan Upah Minimum Kabupatan/Kota (UMK) dari yang sebelumnya Upah Minimum Propinsi.  Besaran UMK ini didapat dari hasil survey kebutuhan hidup layak. Survey dilakukan oleh tim Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang komposisi anggotanya berasal dari kepala Dinas Sosnakertrans,  bagian hukum, badan pusat statistik, dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan pertambangan, dan dari seksi hubungan industrial. Sementara dari kalangan Non PNS adalah keterwakilan unsur perguruan tinggi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Serikat Pekerja (SPSI).

Survey harga komponen KHL yang terdiri dari 60 komponen saat ini dari yang sebelumnya 46, dilakukan untuk mendapatkan besara nilai KHL. KHL inilah yang menjadi dasar pertimbangan utama dalam perumusan upah minimum walaupun bukan merupakan satu-satunya faktor. Hal ini karena masih ada  faktor lain yang menjadi pertimbangan, yaitu produktivitas, pertumbuhan ekonomi,  kemampuan usaha marginal dan kondisi pasar kerja. Namun keempat faktor tersebut bersifat kualitatif sementara KHL merupakan faktor yang bersifat kuantitatif. Oleh karena itu dalam menetapkan nilai KHL yang akan dijadikan dasar  pertimbangan upah minimum ini haruslah tepat dan akurat.

Survey KHL di Gunungkidul dilakukan oleh tim Dewan Pengupahan Kabupaten yang sudah bekerja mulai bulan Januari 2012. Data KHL ini  diambil dari pasar Playen dan Karangmojo. Pasar Argosari sebagai pasar induk di Gunungkidul juga diambil datanya oleh tim Dewan Pengupahan Propinsi.

Tim Dewan Pengupahan Kabupaten Gunungkidul telah melakukan survey 8 kali sampai bulan September ini. Jumlah survey 8 kali ini  sesuai dengan petunjuk pelaksanaan survey dari kemenakertrans bahwa diantara 9 bulan tersebut kemungkinan ada 1 bulan tertentu tidak dilakukan survey karena menjelang bulan puasa. Dengan demikian terdapat 8 data nilai KHL. Data tersebut digunakan sebagai bahan untuk merumuskan usulan  penetapan upah minimum tahun berikutnya. Jadi hasil survey KHL tahun 2012 ini  digunakan sebagai usulan Upah minimun tahun 2013.

Sesuai dengan petunjuk dari kemenakertrans, agar ada keseragaman dalam perumusan upah minimum perlu adanya persamaan persepsi yang didasari dengan alasan-alasan logis, yaitu :

1. Data KHL yang dijadikan dasar pertimbangan dalam perumusan UMK

Upah minimun yang ditetapkan pada tahun berjaan akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya sehingga data nilai KHL adalah data yang terdekat yaitu Bulan Desember. Mengingat Upah Minimum sudah harus ditetapkan  paling lambat pada akhir bulan Oktober (untuk UMP) dan tanggal 20 Nopember (untuk UMK) maka survey harga dilakukan sampai dengan bulan September.

Pelaksanaan survey KHL  sampai dengan bulan September ini adalah untuk melihat kecenderungan atau tren perkembangan harga-harga kebutuhan. Berdasarkan data tersebut dibuat prediksi KHL bulan Desember  menggunakan analisa regresi. Regresi yang dipiih adalah regresi lininer.

1. Nilai KHL Kabupaten/Kota yang dijadikand dasar penetapam UMP

Dalam pasal 4 ayat (5) Permen No. 17 tahun 2005 dinyatakan bahwa nilai KHL yang dijadikan dasar pertimbangan daam penetapan UMP adalah nilai KHL kabupaten/kota terendah di ropinsi tersebut. Filosofinya adalah  karena UMP berlaku untuk semua Kabupaten Kota.

Selain berdasarkan KHL, penetapan UMK juga memperhatikan beberapa hal yaitu  pertumbuhan ekonomi, PDRB , produktivitas tenaga kerja, dan inflasi tahun sebelumnya. Besaran variabel-variabel tersebut untuk Gunungkidul adalah sebagai berikut :

Pertumbuhan ekonomi tahun 2011                         : 4.33%

PDRB atas dasar harga berlaku  2011                        : 7.250.682 (juta rupiah)

Produktifitas tenaga kerja 2011                                 : 20.207.750 (rupiah/tahun/penduduk yang bekerja)

Inflasi tahun kalender 2011                                          : 3.94%

 

Ditulis oleh : Heru TRicahyanto

28/09/12