Menu Click to open Menus
Home » Gunung Kidul » APINDO GUNUNGKIDUL : KARTU PRAKERJA SANGAT TIDAK EFEKTIF

APINDO GUNUNGKIDUL : KARTU PRAKERJA SANGAT TIDAK EFEKTIF

(427 Views) April 30, 2020 10:37 am | Published by | Komentar Dinonaktifkan pada APINDO GUNUNGKIDUL : KARTU PRAKERJA SANGAT TIDAK EFEKTIF

 

Kompas, 30 April 2020 menuliskan bahwa setiap pemegang kartu Pra kerja berhak mendapatkan insentif Rp600.000 per bulan selama 4 bulan yang diteriakan setelah yang bersangkutan mengikuti pelatihan daring (online) senilai Rp.1juta. Biaya pelatihan 1 juta ini dibayarkan oleh pemerintah dalam bentuk deposit ke masing-masing akun lalu bisa “dibelanjakan” pelatihan yang diselenggarkan oleh 8 vendor.

Kebijakan ini menuai pro dan kontra karena tidak tepat dalam situasi saat ini. Tempat usaha banyak merumahkan karyawannya karena usahanya tutup.  Di Kabupaten Gunungkidul yang mengandalkan pariwisatanya pun terdampak. Banyak rumah makan  tutup karena tidak ada aktivitas wisata lagi.

Seperti diungkapkan oleh Agung Margandi, ketua Apindo Gunungkidul, ia mengamati banyak yang kontra dengan diluncurkannya kartu pra kerja ini.

“Jadi sebetulnya sudah terevaluasi langsung oleh masyarakat, bahwa sangat tidak efektif dan hanya menimbulkan masalah besar, maksud pemerintah baik untuk menyiapkan para penggangguran, dan SDM yang siap terjun di dunia kerja. Akan tetapi  sistem yang dibuat ternyata anggarannya besar sekali dan ini hanya akan dimanfaatkan oleh perusahaan vendor dan para pencari kerja bisa juga menggandakan akun dan bahkan tidak tepat sasaran pada calon pencari kerja”, katanya Kamis 930/4/20) di Wonosari.

Lebih lanjut Agung mengatakan bahwa bagi perusahaan yang tempat magang dan bagi para pencari kerja sangat diuntungkan karena tidak  mengeluarkan anggara upah untuk orang yang magang.

Apindo Gunungkidul memberikan solusi agar kartu Pra Kerja dengan maksud untuk memberikan insentif bagi para  pekerja yang mengalami PHK atau dirumahkan pada masa pandemi ini  memang diharapka sekali, karena pada saat ini memang  banyak perusahaan yang tutup. Lebih lanjut Agung Margandi mengatakan bahwa BLT memang sudah diluncurkan oleh Kementerian Desa dan BST oleh Kementerian Sosial, tapi belum bisa menjawab bagi para pekerja, karena indicator BLT adalah orang miskin. Tapi bagi yang dirumahkan atau di PHK tentu saja ini bisa  menjadi jawaban bahwa Kartu Prakerja memang sangat diharapkan.

Berita sebelumnya : Pemerintah diminta mengevaluasi Program Kartu Pra Kerja

(Htc)