Menu Click to open Menus
Home » Provinsi DIY » APINDO AKAN TARIK DUKUNGAN DARI DEWAN PENGUPAHAN DAERAH

APINDO AKAN TARIK DUKUNGAN DARI DEWAN PENGUPAHAN DAERAH

(1373 Views) Desember 1, 2014 5:46 am | Published by | Komentar Dinonaktifkan pada APINDO AKAN TARIK DUKUNGAN DARI DEWAN PENGUPAHAN DAERAH

VIVAnews – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyesalkan sikap pemerintah daerah yang mengabaikan rekomendasinya terkait angka kebutuhan hidup layak (KHL).

Ketua Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Apindo, Hariyadi B. Sukamdi, Minggu, 16 November 2014, menyatakan Apindo akan menarik dukungannya terhadap Dewan Pengupahan Daerah bila pemerintah tidak mengindahkan ketentuan dan kepatutan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Apa gunanya ada perwakilan pengusaha di Dewan Pengupahan Daerah apabila kepala daerah dan kepala Dinas Tenaga Kerja selaku ketua Dewan Pengupahan Daerah tidak mengakomodir suara dari unsur pengusaha,” ujar Hariyadi dalam konferensi pers di sebuah hotel di Jakarta.

Ia mencontohkan, kebutuhan hidup layak di Bekasi hanya sebesar Rp2,5 juta, tetapi pemerintah justru menaikan upah minimum kota (UMK) Bekasi tahun 2015 sebesar Rp2.954.031. Hal senada terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, dimana UMK naik sebesar 23,89 persen.

“Apindo bersikap akan menarik diri untuk daerah-daerah yang pemerintah daerahnya tidak mendukung mekanisme aturan yang ditetapkan bersama. Kota Bekasi adalah kota pertama yang dukungannya akan kami tarik, kemudian Sukabumi,” katanya.

Terkait rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menurut Hariyadi, kebijakan itu tidak berkolerasi dengan UMK. Sebab, rencana kenaikan BBM itu sudah bergulir sejak tahun 2014.

“Upah buruh naiknya 20 persen, lebih dari kenaikan harga BBM. Apalagi kenaikan harga kebutuhan pokok itu cuma tiga bulan, setelah itu stabil lagi,” kata dia.

Selain itu, ia menegaskan bahwa Apindo tidak mengenal adanya upah berdasarkan kelompok. “Yang kita kenal adalah UMR kabupaten/kotamadya, dan provinsi. Kami menginginkan UMR sesuai aturan main. Kebijakan yang ada sekarang adalah politis,” tegas dia.

Cacat hukum

Hariyadi menambahkan, jika Apindo benar-benar menarik diri dari Dewan Pengupahan Daerah maka penentuan upah di seluruh Indonesia akan cacat hukum karena salah satu unsur pengusaha tidak ikut dalam berita acara.

“Pemerintah daerah seharusnya netral, tapi mereka malah melakukan manuver. Mereka malah punya skenario sendiri untuk kepentingan politis atau populis yang tujuannya menaikan upah itu setinggi mungkin,” kata dia.

Konsekuensi dari gerakan menarik diri ini, menurut Hariyadi, pengusaha dalam menentukan Upah Minimum Regional (UMR) ke depan tidak akan melibatkan pemerintah. “Perusahaan rembug saja sama karyawannya, anggap saja pemerintah nggak ada,” kata dia.

Sumber: Yahoo.com

DEWAN PENGUPAHAN

Klik di sini

Categorised in: